JAKARTA - Langkah penyesuaian kebijakan fiskal mulai diambil oleh Kementerian Keuangan yang berencana untuk mencairkan serta menarik sebagian dana simpanan pemerintah yang selama ini diendapkan di dalam jaringan bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, memaparkan bahwa akumulasi total penempatan dana kas negara di sektor perbankan nasional saat ini berada di kisaran angka Rp299 triliun. Dari total simpanan tersebut, otoritas fiskal akan mengambil porsi senilai Rp99 triliun guna mendanai pelbagai kebutuhan belanja negara ke depan.
“Penempatan dana kami saat ini mencapai Rp299 triliun, nyaris Rp300 triliun. Untuk kebijakannya ke depan, ini akan tetap dijaga yang Rp200 triliun akan terus ditempatkan di perbankan sampai dengan Juli tahun depan [2027],” ungkap Prima dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Prima menerangkan bahwa penempatan uang kas negara di bank-bank Himbara pada prinsipnya bersifat fleksibel dan sementara, yang memang diparkir agar instrumen tersebut menghasilkan nilai tambah sembari menunggu jadwal penarikan riil untuk kebutuhan belanja anggaran.
“Jadi nanti pada saat belanja, ya tentunya ini adalah dana yang digunakan,” jelasnya.
Meski demikian, Prima memastikan bahwa proses penarikan dana tersebut bakal dieksekusi secara cermat dan terukur, di mana instansinya terus merajut koordinasi secara intensif dengan pihak perbankan guna meredam potensi risiko guncangan likuiditas di pasar keuangan.
Sisa dana senilai kurang lebih Rp200 triliun akan ditarik secara bertahap menyesuaikan masa jatuh tempo atau tenor yang telah disepakati, sehingga stabilitas likuiditas bank-bank Himbara tetap terjaga dengan baik.
“Dana yang Rp200 [triliun] ini, pada saat akan dilakukan penarikan, kami akan sampaikan dan juga koordinasikan supaya tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan apa yang kami tarik,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa arah kebijakan penempatan dana pemerintah di bank Himbara ke depan akan sangat bergantung pada tingkat ketersediaan kas negara dengan memperhitungkan secara saksama realisasi sisi pendapatan serta pembiayaan.
“Ini adalah sesuatu yang dinamis, karena itu Kementerian Keuangan harus bekerja bersama,” kata Suahasil pada kesempatan yang sama.
Sebagai catatan latar belakang, strategi penempatan kas negara di lima bank Himbara sebelumnya merupakan kebijakan ikonik yang diinisiasi oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna memompa roda pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat pertama kali dipercaya menjabat sebagai bendahara negara pada bulan September 2025, langkah perdana yang diambil Purbaya adalah memindahkan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) agar ditempatkan ke dalam lima bank Himbara, bahkan jumlahnya terus bertambah seiring waktu.
Purbaya meyakini bahwa dana pemerintah yang dibiarkan ‘menganggur’ di bank sentral akan memberikan multiplier effect yang jauh lebih masif bagi perekonomian riil jika diputar di perbankan, karena suntikan likuiditas tersebut memaksa bank menyalurkan kredit produktif ke sektor usaha hingga membeli surat berharga.
Secara teoretis, apabila perbankan aktif mengucurkan kredit, maka sektor swasta dapat leluasa memperluas ekspansi bisnis, yang pada gilirannya membuka lapangan kerja baru serta mendongkrak daya beli masyarakat agar roda ekonomi berputar kencang.
Kendati demikian, sebelum era kepemimpinan Purbaya, posisi SAL pada hakikatnya lazim difungsikan sebagai bantalan pengaman fiskal darurat manakala negara menghadapi situasi krisis tak terduga, seperti bencana alam atau anjloknya perolehan penerimaan pajak dari target.
Dinamika politik anggaran lantas berputar usai Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberhentikan Purbaya dari kursi jabatan Menteri Keuangan, dan kemudian melantik Suahasil Nazara untuk menakhodai kementerian tersebut.
