SELARAS.CO.ID — Prancis menggelar pertemuan puncak keamanan di Paris yang membahas kebutuhan Angkatan Bersenjata Lebanon dan berakhirnya misi penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, pada Januari mendatang. Pertemuan ini berlangsung di tengah kekhawatiran meningkatnya kembali kampanye militer Israel di Lebanon selatan, meski gencatan senjata telah disepakati.
Pertemuan di Paris dipimpin langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, didampingi Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Raja Yordania Abdullah II. Amerika Serikat mengirim seorang pejabat militer senior yang menangani isu keamanan Timur Tengah, menurut laporan kantor berita Reuters.
Diskusi utama menyoroti kekosongan keamanan yang berpotensi muncul setelah misi UNIFIL yang telah berjalan hampir 50 tahun berakhir. Pasukan penjaga perdamaian itu saat ini memiliki sekitar 7.500 personel dan dijadwalkan meninggalkan Lebanon pada Januari.
Prancis dan Lebanon Dorong Perpanjangan Mandat PBB
Baik Lebanon maupun Prancis sama-sama menginginkan perpanjangan mandat PBB untuk UNIFIL. Namun, tidak ada sinyal dukungan dari Amerika Serikat maupun Israel untuk memperpanjang misi tersebut.
Para pejabat yang hadir di Paris akan membahas opsi membentuk misi internasional baru di luar mandat PBB, yang didukung Prancis dan Italia. Alternatif lain yang dipertimbangkan adalah misi yang dipimpin Uni Eropa.
Kedua konsep tersebut dilaporkan akan berfokus pada pelatihan, peralatan, berbagi intelijen, dan dukungan pendampingan untuk Angkatan Bersenjata Lebanon. Paris menyatakan ingin "konteks operasional, parameter, dan modalitas" pengerahan pasukan diperjelas dalam pembahasan, sebagai prasyarat dukungan internasional yang "kokoh" bagi pasukan Lebanon.
Serangan Israel Berlanjut Meski Gencatan Senjata
Kekhawatiran akan kampanye militer Israel yang baru terus tumbuh di Lebanon setelah serangan yang meningkat, meski ada "gencatan senjata" yang dimaksudkan untuk menghentikan agresi Israel dan memungkinkan ribuan warga yang mengungsi kembali ke rumah.
Pada Rabu malam, pasukan Israel melancarkan serangkaian serangan di Lebanon selatan, menurut kantor berita nasional Lebanon. Serangan udara Israel pekan lalu menewaskan sedikitnya 13 orang, termasuk enam anak-anak, di sebuah kota di Lebanon selatan.
Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon menyebut insiden itu sebagai salah satu hari pengeboman Israel paling mematikan dalam beberapa pekan terakhir.
Perlucutan Hezbollah Jadi Syarat Penarikan Israel
Pertemuan di Paris berlangsung setelah Israel dan Lebanon menggelar beberapa putaran pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan di perbatasan mereka. Kerangka kesepakatan yang ditengahi AS disetujui pada Juni, tetapi perjanjian itu tidak memaksa Israel menarik diri dari wilayah luas Lebanon selatan yang didudukinya.
Israel terus melanjutkan serangannya ke Lebanon. Perlucutan senjata kelompok bersenjata Lebanon, Hezbollah, tetap menjadi syarat utama penarikan Israel dari Lebanon selatan, sesuai kesepakatan yang ditandatangani.
Presiden Aoun menegaskan kembali tekadnya untuk melucuti Hezbollah, tetapi "tanpa konfrontasi". Posisi itu mencerminkan upaya Beirut menyeimbangkan tuntutan keamanan Israel dengan stabilitas politik dalam negeri yang rapuh.
Opsi Misi Baru Tanpa Mandat PBB
Wacana membentuk misi internasional di luar kerangka PBB menandai pergeseran signifikan dalam arsitektur keamanan Lebanon selatan. Selama hampir lima dekade, UNIFIL menjadi penopang utama stabilitas di perbatasan Israel-Lebanon.
Dukungan Prancis dan Italia terhadap opsi misi non-PBB menunjukkan Eropa berupaya mempertahankan keterlibatan militer di kawasan, meski Washington dan Tel Aviv menolak memperpanjang mandat UNIFIL. Pertemuan di Paris diharapkan menghasilkan kejelasan soal cakupan, durasi, dan dasar hukum pengerahan pasukan internasional pengganti.
Yang belum jelas, apakah misi baru nanti akan mendapat restu Israel. Tanpa persetujuan itu, kehadiran pasukan internasional berisiko menghadapi hambatan operasional serupa dengan yang dialami UNIFIL selama ini.
