SELARAS.CO.ID — Pengamat kebijakan publik Sahala Jonedi Manalu menilai investasi besar Presiden Prabowo Subianto pada alat mitigasi bencana belum cukup tanpa penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ia mendorong pergeseran pendekatan dari pemadaman menuju pencegahan dan mitigasi agar kejadian serupa tidak berulang.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mengerahkan sumber daya besar untuk menghadapi karhutla. Meski demikian, Sahala menilai keberhasilan penanganan bencana semestinya diukur dari kemampuan mencegah kejadian berulang, bukan sekadar kecepatan memadamkan api.
Pergeseran dari Pemadaman ke Pencegahan
Menurut Sahala, pendekatan penanganan karhutla perlu bergeser dari fire centric atau berfokus pada pemadaman menuju pencegahan dan mitigasi. Perubahan itu semakin mendesak karena cuaca ekstrem dan musim kemarau yang lebih panjang membuat vegetasi serta lahan mudah terbakar.
"El Nino Godzilla dan kemarau yang jauh lebih panjang dari biasanya memungkinkan vegetasi kita menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk menjadikan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang lebih masif seperti sekarang," kata Sahala.
Ia menyebut lebih dari 12.880 personel telah dimobilisasi untuk mendukung penanganan karhutla, baik di lapangan maupun dalam fungsi administratif dan koordinasi. Koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga pemerintah desa dinilainya berjalan baik.
"Indikasi sederhananya adalah bahwa ini merupakan mobilisasi personel terbesar yang pernah dilakukan," ujar Sahala.
Pengawasan Konsesi dan Penegakan Hukum Jadi Kunci
Untuk memperkuat pencegahan, Sahala mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kawasan konsesi. Pemegang konsesi juga harus dipastikan memiliki sistem pengelolaan dan kesiapan menghadapi potensi kebakaran.
Penegakan hukum perlu dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan. Menurut Sahala, Indonesia sudah memiliki pengalaman dan perangkat hukum yang memadai untuk menindak pelaku pembakaran lahan.
"Kita sudah punya pengalaman mendorong penegakan hukum. Artinya, kita tidak kurang pengalaman dan tidak kurang perangkat hukum untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam hal ini," kata dia.
Kolaborasi dan Edukasi Publik
Selain pengawasan dan penegakan hukum, Sahala menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemerintah desa. Edukasi publik dinilainya perlu untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu karhutla.
"Termasuk mengedukasi publik agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mengakibatkan kebakaran hutan," ujar Sahala.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah menyiapkan investasi besar untuk memperkuat kemampuan mitigasi bencana. Investasi itu termasuk penambahan armada helikopter dan pemesanan pesawat berukuran besar untuk operasi pemadaman dari udara.
Dalam program "Presiden Menjawab" yang dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta, Rabu (16/9), Prabowo menyatakan lembaga-lembaga yang bertugas menangani bencana perlu diperkuat. Pemerintah juga menyiapkan investasi untuk pengadaan peralatan agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.
Prabowo menyebut Indonesia membutuhkan ratusan helikopter untuk mendukung berbagai operasi penanganan bencana, termasuk pemadaman kebakaran dari udara.
