SELARAS.CO.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Washington telah mencapai kesepakatan dengan Denmark terkait Greenland, yang akan memberi AS kendali permanen atas keamanan wilayah otonom itu. Pengumuman disampaikan melalui unggahan di platform Truth Social, disusul pernyataan bersama Denmark dan Greenland yang menyebut kesepakatan bakal ditandatangani dalam sidang Majelis Umum PBB pekan depan.
Trump menegaskan bahwa pihak-pihak yang menjadi lawan AS dilarang mendirikan pangkalan militer atau menempatkan personel di Greenland. Larangan itu berlaku kecuali mereka memperoleh izin tertulis dari Washington.
Rencana Kehadiran Militer dan Larangan Pangkalan Asing
Dalam unggahannya, Trump menyatakan rencana membangun kehadiran militer AS yang signifikan di berbagai wilayah Greenland akan segera dimulai. Ia menyebut terdapat banyak lokasi potensial untuk penempatan tersebut.
"Atas arahan saya, kami bekerja sama dengan perwakilan Denmark dan Greenland untuk menjamin bahwa AS akan SELAMANYA memiliki kemampuan penuh untuk melakukan apa pun yang diperlukan di Greenland," tulis Trump dalam unggahan itu.
Pernyataan Trump menempatkan Greenland sebagai wilayah dengan posisi strategis bagi pertahanan AS. Larangan terhadap pangkalan asing menandakan Washington ingin menutup akses pihak lain ke wilayah tersebut.
Denmark dan Greenland Sebut Kesepakatan Hormati Kedaulatan
Denmark dan Greenland mengeluarkan pernyataan bersama pada hari yang sama. Keduanya mengindikasikan kesepakatan dengan AS akan ditandatangani dalam sidang Majelis Umum PBB pekan depan.
Pernyataan itu menambahkan bahwa kesepakatan masih bergantung pada persetujuan parlemen, baik di Nuuk maupun di Kopenhagen. Artinya, isi kesepakatan belum final sebelum kedua parlemen memberi lampu hijau.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan kesepakatan tersebut "mengakui kedaulatan dan integritas wilayah Kerajaan serta hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib sendiri".
Pernyataan Frederiksen menyiratkan bahwa Kopenhagen berupaya memastikan kerja sama dengan AS tidak mengorbankan status Greenland dalam Kerajaan Denmark. Hak menentukan nasib sendiri bagi warga Greenland disebut tetap diakui.
Nielsen: Kesepakatan Perkuat Keamanan Greenland
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen mengatakan kesepakatan dengan AS tersebut "memperkuat" keamanan wilayah itu. Pernyataan Nielsen menjadi sinyal dukungan dari pemerintah otonom Greenland terhadap kesepakatan yang masih menunggu ratifikasi parlemen.
Dengan posisi Greenland yang berada di antara Amerika Utara dan Eropa, pengaturan keamanan wilayah ini menjadi perhatian dalam politik pertahanan Arktik. Kesepakatan yang akan ditandatangani di forum PBB menandai langkah formal kerja sama ketiga pihak.
Sejauh mana kesepakatan mengubah peta kehadiran militer di Greenland baru akan jelas setelah parlemen Nuuk dan Kopenhagen menyelesaikan pembahasan. Tenggat penandatanganan di sidang Majelis Umum PBB pekan depan menjadi penanda tahap berikutnya.