SELARAS.CO.ID — Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat meloloskan RUU American Reserve Modernization Act dengan suara 28 banding 21 pada Rabu. RUU ini mengubah cadangan Bitcoin strategis Presiden Donald Trump menjadi undang-undang, meski sejumlah mekanisme pendanaan ambisius dicoret dari versi awal.
Amandemen dari ranking member Maxine Waters (D-CA) gagal dengan selisih suara yang sama, 21-28. RUU ini kini menunggu pembahasan di sidang paripurna DPR AS, dan belum ada RUU pendamping yang lolos di Senat.
Isi RUU: Cadangan Bitcoin dan Stockpile Aset Digital
RUU ini memberi Treasury waktu 180 hari untuk membentuk Strategic Bitcoin Reserve dan Digital Asset Stockpile yang terpisah. Setiap lembaga federal diwajibkan melaporkan kepemilikan aset digitalnya dalam 60 hari.
Ketua komite French Hill (R-AR) menyebutnya sebagai "a common-sense measure that brings digital assets held across federal agencies under Treasury custody and consistent oversight." Setelah disetor, tidak ada Bitcoin yang boleh "sold, swapped, auctioned, encumbered, or otherwise disposed of for any purpose" selama 20 tahun.
Versi yang Lolos Lebih Sempit dari RUU Awal
Teks yang disetujui komite lebih sempit dibanding versi yang diperkenalkan Rep. Nick Begich (R-AK) pada Mei. Komite mengadopsi substitusi dari Rep. Bryan Steil (R-WI) melalui voice vote.
Ide pendanaan paling ambisius dihapus. Versi awal mengarahkan studi akuisisi Bitcoin menggunakan "discretionary surplus remittances from Federal Reserve Banks or revaluation of gold certificates held by the Federal Reserve Banks," ditambah pendapatan tarif dan hibah. Versi Steil memangkas semua itu, menyisakan hanya asset swap, forfeiture, dan program kerja sama dengan negara bagian.
Laporan proof-of-reserve turun dari kuartalan menjadi tahunan. Kewajiban eksplisit untuk mempublikasikannya di situs Treasury juga hilang. Aset hasil fork dan airdrop harus ditahan satu tahun, bukan lima tahun.
Dampak ke Investor Kripto Indonesia
Perkembangan regulasi AS ini menjadi sinyal penting bagi investor kripto di Indonesia. Ketika pemerintah AS bergerak mengonsolidasikan kepemilikan Bitcoin di bawah Treasury, narasi adopsi institusional global semakin kuat.
Meski demikian, RUU ini tidak mengizinkan pembelian Bitcoin baru. Treasury dan Commerce hanya diminta mengkaji dalam 180 hari apakah pembelian tambahan bisa dilakukan tanpa biaya bagi pembayar pajak. Menteri Keuangan Scott Bessent secara terpisah telah menolak pembelian oleh lembaga pemerintah.
Bagi investor ritel Indonesia, kepastian regulasi di pasar global bisa memengaruhi sentimen terhadap aset kripto di exchange lokal. Namun perlu dicatat, RUU ini masih jauh dari final dan belum tentu lolos di Senat.
Apa yang Berubah dan Apa yang Tetap
Satu ketentuan diperluas: definisi "Qualifying Bitcoin" tidak lagi terbatas pada koin hasil sitaan, tetapi mencakup seluruh Bitcoin yang dimiliki pemerintah federal AS.
Amandemen Waters bertujuan melarang presiden, wakil presiden, anggota Kongres, serta pasangan dan anak mereka memiliki saham pengendali di aset digital. Larangan juga mencakup posisi sebagai pejabat atau pemilik penerbit, serta menerima "direct or indirect compensation, including fees, for the sale, marketing, or mining" aset digital.
Trump menciptakan cadangan Bitcoin melalui executive order pada Maret 2025. RUU ini masih harus melewati DPR penuh sebelum menjadi undang-undang.
