SELARAS.CO.ID — Pemerintah menyiapkan empat program perumahan sekaligus pada 2026, mulai dari Kredit Program Perumahan (KPP), bedah rumah BSPS, rumah subsidi FLPP, hingga pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut program ini menyasar warga yang ingin memiliki, membangun, atau merenovasi rumah, termasuk pelaku UMKM. Realisasi KPP per 16 September 2026 sudah mencapai Rp25,29 triliun untuk 108 ribu penerima.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program-program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah, sekaligus memberi dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Berbagai program ini untuk membantu masyarakat memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah, sekaligus memberikan dukungan bagi UMKM," ujar Maruarar, ditulis Kamis (17/9).
KPP: Bunga 0,5 Persen, Anggaran Naik Jadi Rp50 Triliun
Kredit Program Perumahan dirancang memperkuat akses pembiayaan masyarakat sekaligus membantu UMKM lepas dari ketergantungan pinjaman berbunga tinggi. Maruarar menyebut KPP diciptakan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kredit perumahan ini diciptakan oleh Presiden Prabowo. Belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya memberdayakan UMKM dan melawan rentenir," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.
Untuk kredit di bawah Rp100 juta, penerima tidak diwajibkan memberikan jaminan. Bunga yang dikenakan 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun. Sebagai pembanding, bunga pinjaman rentenir bisa mencapai 3 persen hingga 10 persen.
Anggaran pembiayaan KPP pada Juni 2026 dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Hingga 16 September 2026, realisasi KPP mencapai Rp25,29 triliun dengan 108 ribu penerima. Mayoritas merupakan pelaku UMKM dan masyarakat yang mengakses pembiayaan di bawah Rp100 juta.
"Kenapa? Karena berhasil. Kalau nggak berhasil, nggak mungkin dinaikkan kuotanya di tengah efisiensi yang seperti ini," imbuhnya.
Bedah Rumah BSPS: Target Naik Jadi 400 Ribu Unit
Dukungan perbaikan rumah diperluas lewat program BSPS. Target renovasi naik dari semula 45 ribu rumah menjadi sekitar 400 ribu rumah dalam satu tahun, dengan anggaran Rp8,57 triliun.
Pemerintah mengarahkan pelaksanaan BSPS agar manfaatnya tersebar merata. Setiap kabupaten/kota diminta mendapat alokasi minimal 200 unit rumah untuk direnovasi.
"Anggarannya satu orang Rp20 juta, Rp2,5 juta buat tukang, Rp17,5 juta untuk barang-barang, kemudian bahan bangunan," jelas Maruarar.
Rumah Subsidi FLPP: Capaian 278 Ribu Unit
Program rumah subsidi dengan skema FLPP menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah baru. Program ini berjalan sejak 2010 dan jumlah penerimanya terus bertambah.
Maruarar menyebut pembiayaan FLPP meningkat dari sekitar 7.000 unit pada awal pelaksanaan hingga ratusan ribu unit. Capaian tertinggi sebelum pemerintahan Prabowo terjadi pada 2023 dengan sekitar 228 ribu unit.
"Paling tinggi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2023 yaitu 228 ribu. Presiden Prabowo dilantik 2024, di akhir tahun, pada 20 Oktober. Di tahun pertama (kepemimpinan), tertinggi sepanjang sejarah (278 ribu unit rumah)," jelasnya.
BPHTB dan PBG Digratiskan untuk MBR
Pemerintah menyiapkan kebijakan mengurangi biaya yang ditanggung MBR saat membeli rumah. Salah satunya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, plus pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kebijakan itu akan dikeluarkan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dengan izin serta arahan Presiden Prabowo. Menurut Maruarar, BPHTB yang biasanya dibayar sekitar 5 persen akan digratiskan.
"Kemudian bulan depan, dengan izin dan arahan Presiden Prabowo, saya keluarkan bersama Mendagri dan Menteri PU menggratiskan BPHTB, Bea Perolehan Tanah Bangunan bagi MBR. Yang tadinya bayar 5 persen kurang lebih, sekitar segitu ya. Dia bayarlah intinya, jadi gratis," pungkasnya.
Cara Mengakses dan Cek Status
Informasi resmi soal syarat, jadwal, dan pendaftaran keempat program belum dirinci lengkap dalam keterangan tersebut. Masyarakat disarankan memantau kanal resmi Kementerian PKP dan bank penyalur untuk memastikan status penerima.
Untuk KPP dan FLPP, pengajuan umumnya melalui bank penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah. Sementara BSPS biasanya diusulkan lewat pemerintah daerah berdasarkan data warga yang rumahnya tidak layak huni.
Waspadai pihak yang menawarkan jasa mempercepat pencairan dengan biaya tertentu. Program perumahan pemerintah tidak memungut biaya pendaftaran di luar ketentuan resmi.
