SELARAS.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto mengungkap keberadaan sejumlah direktur jenderal yang dinilai kebal evaluasi karena menguasai seluk-beluk institusinya selama puluhan tahun. Dalam program Presiden Prabowo Menjawab, ia menyebut fenomena itu sebagai "deep state" dan "raja kecil" yang membuat koordinasi antarkementerian tidak sinkron.
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan birokrat yang dinilai tak bisa disentuh atau yang ia sebut sebagai fenomena deep state. Ia menyampaikan hal itu dalam program Presiden Prabowo Menjawab, seperti dikutip dari rilis Bakom RI.
"Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh," kata Prabowo.
Dirjen yang Menguasai Institusi Selama Puluhan Tahun
Prabowo menjelaskan, birokrat yang masuk kategori itu umumnya telah bekerja puluhan tahun di satu institusi. Kondisi tersebut membuat mereka menguasai seluk-beluk organisasi dan merasa punya kekuasaan tersendiri.
"Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil," ujarnya.
Istilah "raja kecil" dipakai Prabowo untuk menggambarkan pejabat yang merasa dirinya tidak perlu mengikuti arahan menteri maupun pemerintah. Menurut dia, sikap itu yang membuat koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak berjalan optimal.
Kritik Ditujukan ke Oknum, Bukan Seluruh Aparatur
Meski mengakui persoalan itu, Prabowo menegaskan kondisi tersebut tidak terjadi di seluruh aparatur negara. Kritiknya, kata dia, ditujukan kepada oknum dan sistem yang membuat koordinasi antarlembaga tersendat.
"Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar," katanya.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap kinerja sejumlah kementerian yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan program prioritas pemerintah.
Prabowo: Tidak Boleh Ada Birokrat yang Untouchable
Prabowo memastikan tidak ada pejabat birokrasi yang merasa kebal evaluasi atau tindakan di bawah kepemimpinannya. Seluruh aparat negara, menurut dia, harus bekerja sesuai aturan dan arah kebijakan pemerintah.
"Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable," ucap dia.
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan akan tetap dilakukan. Arahan itu berlaku bagi seluruh jajaran, termasuk mereka yang sudah lama menduduki posisi strategis di kementerian dan lembaga.
Pernyataan Prabowo ini menambah daftar kritiknya terhadap persoalan internal birokrasi. Sebelumnya, ia berulang kali menekankan pentingnya efisiensi dan sinkronisasi kebijakan antarlembaga agar program pemerintah berjalan tepat sasaran.
