SELARAS.CO.ID — Laju pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5 persen dinilai hanya menjadi angka statistik bila tidak dibarengi kebijakan yang menyentuh langsung kantong masyarakat. Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (1/26), untuk menggali akar persoalan melemahnya daya beli di tengah tren positif ekonomi nasional.
Data Terbaru: Pertumbuhan 5,61% vs 22,93 Juta Penduduk Berpendapatan Rendah
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, sementara semester I berada di angka 5,45 persen. Namun di sisi lain, sekitar 22,93 juta penduduk memiliki rentang pendapatan Rp700 ribu per bulan, dan mayoritas masyarakat masih berpendapatan di bawah Rp1,5 juta per bulan.
Tifatul menegaskan capaian makro tersebut perlu dipertanyakan dampaknya. "Daya beli riil masyarakat sedang melemah dan ini berdampak langsung pada penurunan omzet pelaku UMKM. Ditambah lagi, lonjakan inflasi harga kebutuhan pokok serta maraknya serbuan produk impor murah kian menekan industri dalam negeri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).
Tekanan Ekonomi yang Menggerus Kelas Menengah
Forum tersebut memetakan sejumlah tekanan yang saling berkaitan. Nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS turut mendorong biaya produksi dan harga barang. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih berlanjut menambah beban masyarakat rentan.
Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan menyoroti fenomena menurunnya simpanan kelompok masyarakat menengah ke bawah. "Ini menggambarkan masyarakat kelas bawah terpaksa 'mantab' alias makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah gejolak ekonomi," ujarnya.
Economic Security: Jaminan Perlindungan, Bukan Bantuan Sesaat
Menanggapi kondisi tersebut, Tifatul menekankan pentingnya membangun economic security atau ketahanan ekonomi. Konsep ini mencakup tiga aspek utama: ketersediaan (availability), keandalan (reliability), dan keterjangkauan (affordability).
"Ketahanan ekonomi bukan sekadar bantuan jangka pendek untuk dua atau tiga hari, melainkan jaminan perlindungan jangka panjang yang berkelanjutan bagi kelompok rentan, pekerja, dan masyarakat miskin," tegasnya.
Alternatif Kebijakan yang Ditawarkan Akademisi
Akademisi Ekonomi UPN Veteran Jakarta Prasetyo Hadi menilai tekanan ekonomi saat ini berkaitan dengan ketidakselarasan kebijakan dan ketimpangan struktural. Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret yang dapat diambil pemerintah saat ini:
- Penundaan kenaikan PPN untuk komoditas esensial
- Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Penyaluran subsidi energi secara langsung tunai
- Insentif pajak bagi sektor padat karya
"Dari sisi moneter, diperlukan pelonggaran kebijakan makroprudensial, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), stabilisasi nilai tukar rupiah, hingga pengelolaan suku bunga acuan secara presisi agar pertumbuhan 5,6 persen benar-benar dirasakan dampaknya secara merata di daerah," jelas Prasetyo.
APBN Harus Punya Indikator Perlindungan Daya Beli
Akademisi Ekonomi Universitas Gunadarma Muhamad Yunanto menambahkan, kenaikan harga kebutuhan pokok secara langsung memengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menekankan pentingnya bantuan langsung tunai dan subsidi tepat sasaran sebagai bantalan darurat.
"APBN harus memiliki legitimasi substantif melalui manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.