SELARAS.CO.ID — Anggaran pertahanan Indonesia masih di bawah 2 persen dari produk domestik bruto meski pemerintah telah menaikkannya. Presiden Prabowo Subianto menyebut belanja pertahanan selama beberapa dekade hanya berkisar 0,9 persen PDB, jauh di bawah Singapura yang mengalokasikan lebih dari 3 persen. Keterbatasan anggaran itu, menurutnya, berkelindan dengan belum meratanya kehadiran satuan TNI di seluruh wilayah.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan penambahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia diperlukan agar pertahanan dan keamanan negara menjangkau seluruh wilayah. Pernyataan itu disampaikannya dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9).
Menurut Prabowo, luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk membuat kehadiran unsur pertahanan harus diperkuat secara merata. Indonesia memiliki 514 kabupaten dengan wilayah yang relatif luas.
Selisih Batalion dan Jumlah Kabupaten
Prabowo mempertanyakan efektivitas pengamanan wilayah apabila jumlah batalion jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten. Dengan asumsi satu batalion ditempatkan di setiap kabupaten, ia menyebut masih ada lebih dari 360 kabupaten tanpa kehadiran satuan TNI.
"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar," ujarnya.
Keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah wilayah, kata Prabowo, turut berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap kekayaan alam. Ia menyinggung praktik penebangan liar, penambangan ilegal, dan kebun liar yang berlangsung puluhan tahun.
"Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar," ungkapnya.
Prabowo juga mencontohkan keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang menurutnya dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan.
Anggaran Pertahanan Terkecil di ASEAN
Di sisi lain, Prabowo mengatakan anggaran pertahanan Indonesia masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto meskipun pemerintah telah meningkatkannya. Belanja pertahanan selama beberapa dekade, menurutnya, berada di kisaran 0,9 persen PDB.
"Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita," tegasnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB. Selisih itu menempatkan Indonesia di posisi bawah di antara negara-negara Asia Tenggara.
Arah Penguatan Sistem Hankam
Prabowo menegaskan penguatan pertahanan diarahkan untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang lebih baik. Ia menyebut sistem hankam yang merata membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat.
"Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat," pungkasnya.
Pernyataan itu muncul di tengah pembahasan anggaran pertahanan dalam RAPBN. Besaran alokasi final dan rencana penambahan batalion belum dipaparkan secara rinci dalam program tersebut.