Sisa 72 Desa, Pemprov Kaltim Pacu Akselerasi Listrik PLN hingga 2027

Rabu, 16 September 2026 | 18:36:02 WIB
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dan Plt. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno dalam rapat di Jakarta [FOTO: NET].

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mematok target ambisius agar seluruh desa di wilayahnya teraliri daya listrik PT PLN (Persero) secara menyeluruh pada 2027. Percepatan pasokan kelistrikan daerah ini diproyeksikan tuntas lebih awal dibanding target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat untuk 2029.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menandaskan bahwa pemenuhan sarana kelistrikan sangat mendesak bagi warga, sekaligus menjadi kunci menjaga iklim investasi Kaltim sebagai lumbung energi nasional.

"Kaltim ini lumbungnya energi, tetapi belum semua menikmati listrik. Bukan hanya teraliri, tapi pasokannya juga harus andal. Kondisi listrik yang tidak stabil sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan berisiko menghambat pelaksanaan proyek investasi di daerah," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Merujuk data Pemprov Kaltim, pada penutupan 2025 tercatat masih ada 109 desa/kelurahan dari total 1.038 desa yang belum tersambung jaringan listrik PLN. Kebutuhan bentangan jaringan antardesa serta antardusun tersebut ditaksir mencapai 926,55 kilometer sirkuit (kms) bagi 58.725 kepala keluarga (KK).

Melalui intervensi serta kerja sama intensif dengan Ditjen Ketenagalistrikan pada semester I/2026, pasokan listrik PLN berhasil masuk ke 37 desa. Capaian ini menekan angka desa yang belum berlistrik di Kaltim menjadi sisa 72 desa.

Untuk menuntaskan sisa target tersebut, Rudy membeberkan pihaknya telah merancang skema penyelesaian secara terukur dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

“Tahun ini kami mengusulkan penyelesaian untuk 36 desa non-PLN, dan sisanya sebanyak 36 desa akan diselesaikan sepenuhnya pada 2027,” tegasnya.

Sebaran desa yang belum menikmati akses listrik tersebut terbagi di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Kutai Barat (21 desa), Berau (21 desa), Kutai Timur (13 desa), Mahakam Ulu (11 desa), Kutai Kartanegara (8 desa), serta Paser (4 desa).

Sebagai langkah transisi, Pemprov Kaltim sebelumnya menggelontorkan Program Pra-PLN sepanjang 2025. Program ini mencakup pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Alat Penyalur Daya Listrik (Apdal) di 13 desa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di samping itu, Pemprov mengeksekusi perluasan jaringan antardusun pada 16 desa menggunakan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sepanjang 43.157 meter dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 26.879 meter, serta menempatkan 28 unit trafo bagi 1.803 KK.

Menanggapi usulan itu, Plt. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menyokong penuh akselerasi rasio elektrifikasi di Bumi Etam.

"Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur dan para kepala daerah di Kaltim. Kami sangat mendukung percepatan penyediaan dan pemenuhan listrik di Kalimantan Timur dan akan kami optimalkan pelaksanaannya," kata Tri yang juga mengemban jabatan Dirjen Minerba.

Tags

Terkini