SELARAS.CO.ID — Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tito Karnavian mengajak sepuluh negara yang berbatasan wilayah dengan Indonesia menggelar pertemuan rutin membahas persoalan perbatasan. Ajakan itu disampaikan usai pertemuan dengan perwakilan negara tetangga di Gedung BNPP, Jakarta, Rabu. Tito menegaskan setiap isu perbatasan harus diselesaikan lewat komunikasi damai dan bersahabat.
Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat Kepala BNPP Tito Karnavian meminta seluruh persoalan perbatasan antara Indonesia dan negara tetangga tidak diselesaikan dengan cara konfrontatif. Menurut dia, jalur komunikasi menjadi cara utama untuk meredam potensi sengketa di kawasan perbatasan.
"Jika ada masalah atau ada isu yang berkaitan dengan perbatasan, jangan ragu untuk menghubungi saya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara yang damai dan bersahabat," kata Tito kepada wartawan usai pertemuan di Gedung BNPP, Jakarta, Rabu.
Sepuluh Negara yang Diundang dalam Pertemuan Rutin
Dalam pertemuan itu, Tito mengajak sepuluh negara yang mempunyai perbatasan wilayah dengan Indonesia untuk menggelar pertemuan secara rutin. Forum tersebut dimaksudkan sebagai wadah membahas persoalan maupun isu yang muncul terkait perbatasan.
Kesepuluh negara tersebut yakni Timor Leste, Australia, Malaysia, Filipina, Singapura, Papua Nugini, Thailand, Vietnam, India, dan Palau. Sebagian di antaranya berbagi perbatasan darat dengan Indonesia, sementara negara lain berbatasan laut atau memiliki titik temu kepentingan di kawasan.
Peran BNPP dan Program di Wilayah Perbatasan
Pertemuan dengan perwakilan negara tetangga juga membahas peran BNPP serta program-program yang akan dikembangkan di wilayah perbatasan. Menurut Tito, program tersebut termasuk upaya menyelesaikan masalah yang berpotensi menjadi polemik atau sengketa.
"Termasuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin menjadi polemik atau dispute dan bagaimana kita membuat agar hubungan antara Indonesia terutama di daerah perbatasan bisa dikembangkan sama-sama untuk kepentingan masyarakat bersama di dua negara," ujarnya.
Pendekatan yang ditempuh BNPP menempatkan warga di kedua sisi perbatasan sebagai pihak yang paling merasakan dampak. Pembangunan kawasan perbatasan diarahkan tidak hanya untuk kepentingan satu negara, melainkan manfaat bersama masyarakat di dua negara.
Kerja Sama Perdagangan dan Budaya Jadi Jalur Pendekatan
Indonesia, kata Tito, senantiasa mengedepankan hubungan baik dengan negara-negara tersebut. Kerja sama di bidang perdagangan dan budaya menjadi salah satu jalur yang ditempuh untuk menjaga hubungan itu tetap erat.
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan negara tetangga menyatakan kesediaan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan Indonesia. Kesediaan itu mencakup kerja sama perdagangan dan budaya yang selama ini sudah berjalan.
Bagi Indonesia, pengelolaan perbatasan menyangkut sejumlah aspek sekaligus, mulai dari kedaulatan wilayah, keamanan, hingga kesejahteraan masyarakat di daerah terdepan. Karena itu, penyelesaian sengketa lewat jalur damai dinilai lebih menguntungkan dibanding langkah yang memperkeruh hubungan bilateral.
BNPP berperan sebagai koordinator kebijakan perbatasan lintas kementerian dan lembaga. Melalui forum pertemuan rutin yang diusulkan Tito, pemerintah berharap setiap isu perbatasan bisa terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi polemik berkepanjangan.