SELARAS.CO.ID —
Laporan Ditujukan untuk Tegakkan Batasan Hukum
Ketua Umum GCP, H. Kurniawan, mengungkapkan bahwa pelaporan ini tidak hanya menyasar Budi Arie secara pribadi. Menurutnya, langkah hukum tersebut merupakan upaya untuk mengedukasi publik tentang rambu-rambu yang berlaku dalam demokrasi.
"Hari ini saya menempuh jalur hukum untuk membuat pelajaran kepada semua rakyat negara ini bahwa di sebuah negara demokrasi pun ada batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar dan dilalui oleh siapa pun dalam bentuk pelanggaran hukum," kata Kurniawan, Kamis (3/9/2026).
Pernyataan Awal Budi Arie soal 'Patahan Sejarah'
Polemik ini bermula dari pernyataan Budi Arie saat terlihat duduk bersama Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan analisis mengenai potensi percepatan pesta demokrasi.
"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.
Menteri yang kini menjabat sebagai Ketum Projo itu juga mengaitkan analisisnya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ia bahkan membandingkannya dengan situasi menjelang pergantian kekuasaan di akhir era Orde Baru.
"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," tegasnya.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Budi Arie
Di tengah ramainya respons atas pernyataannya, Budi Arie buka suara. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang merasa terusik dengan ucapannya tersebut.
"Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," ujar Budi.
Tak hanya meminta maaf, politikus asal Sumatera Barat itu juga membantah keras adanya kaitan antara pernyataannya dengan Joko Widodo. Budi Arie menegaskan bahwa analisis yang ia sampaikan murni merupakan pemikirannya pribadi.
"Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut," katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bareskrim Polri maupun Joko Widodo terkait laporan dan klarifikasi yang telah beredar. Proses hukum yang berjalan kini tinggal menunggu mekanisme penyelidikan dari kepolisian.