SELARAS.CO.ID — Destry Damayanti resmi memimpin Bank Indonesia periode 2026-2031 setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto pada Rabu (2/9). Pelantikan tersebut turut mengukuhkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior serta Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2026.
Di sela acara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru ini. Ia ingin forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperbarui metode pengukuran likuiditas yang selama ini dipakai, terutama yang selama ini menjadi andalan dalam memantau kesehatan perbankan nasional.
Keterbatasan Indikator AL/NCD dan AL/DPK
Purbaya mengakui terjadi keterlambatan penilaian kondisi likuiditas saat mengandalkan indikator konvensional seperti alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK). Menurut dia, angka makro itu gagal menangkap tantangan yang dihadapi perbankan di lapangan.
“Itu antara lain yang mesti kita perbaiki. Jadi kita ingin mengembangkan tools-tools yang betul-betul melihat riil kondisi di lapangan,” kata Purbaya di kompleks Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (3/9).
Ia mencontohkan, kondisi beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga. Secara keseluruhan indikator likuiditas tampak normal, namun di sisi operasional, sejumlah bank justru mengalami tekanan.
Arah Koordinasi Baru di Era Gubernur Destry
Purbaya menegaskan KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS akan terus menggelar pertemuan rutin. Fokus utamanya mempertajam instrumen penilaian yang bisa membaca denyut ekonomi dan likuiditas pasar secara lebih akurat, tidak hanya sekadar memantau rasio agregat.
“KSSK kan rutin. Kita coba pertajam instrumen-instrumen kita untuk melihat kondisi ekonomi dan likuiditas di pasar, sehingga tidak seperti kemarin-kemarin,” ujarnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyambut periode kepemimpinan baru ini dengan optimisme. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam kerangka KSSK untuk menghindari kebijakan yang saling bertabrakan atau conflicting policy.
“Namun tentunya, semua itu harus kita koordinasikan dan sinergikan supaya tidak ada conflicting policy, supaya juga memastikan sinergitas kita untuk menjamin stabilitas sistem keuangan,” kata Friderica.
Menjaga Independensi di Tengah Penguatan Sinergi
Friderica menambahkan, koordinasi kebijakan yang diperkuat tidak lantas mengurangi kewenangan otonom masing-masing institusi. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, setiap lembaga memiliki tugas pokok yang tetap berjalan sesuai mandatnya.
Namun, kolaborasi dan pertukaran data yang lebih intensif menjadi krusial. Langkah ini dinilai penting mengingat kompleksitas tantangan ekonomi global yang berdampak langsung pada pasar keuangan domestik dan nilai tukar rupiah.
Dengan formasi pimpinan baru di Bank Indonesia, arah kebijakan moneter dan makroprudensial ke depan akan diawasi ketat pelaku pasar. Sinyal koordinasi yang lebih erat antara BI, pemerintah, dan OJK diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.