JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah haji selalu menuntut kesiapan layanan yang matang, khususnya pada aspek transportasi udara.
Ketepatan jadwal, kesiapan armada, serta keselamatan penerbangan menjadi faktor krusial yang menentukan kelancaran perjalanan jutaan jamaah. Oleh karena itu, penguatan kerja sama antara pemerintah dan maskapai nasional menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.
Menjelang musim haji mendatang, pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin layanan penerbangan yang berkelanjutan. Melalui perjanjian kerja sama jangka menengah, kepastian armada dan jadwal penerbangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah haji Indonesia. Kesepakatan ini juga mencerminkan peran strategis negara dalam mengelola ibadah haji secara profesional dan akuntabel.
Kerja Sama Strategis Penyelenggaraan Haji
Kementerian Haji dan Umrah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Transportasi Udara Jamaah Haji Reguler dan Petugas Kloter bersama Garuda Indonesia. Penandatanganan dilakukan di Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, untuk periode pelayanan tahun 1447 Hijriah hingga 1449 Hijriah atau setara 2026 sampai 2028.
Kerja sama ini dirancang untuk memberikan kepastian layanan penerbangan haji dalam jangka waktu tiga tahun. Dengan skema kontrak tersebut, pemerintah dapat memastikan ketersediaan armada pesawat serta kapasitas kursi yang memadai bagi jamaah haji reguler dan petugas kloter.
Kesepakatan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan haji. Melalui perencanaan yang lebih panjang, potensi kendala operasional dapat diantisipasi sejak awal, sehingga pelayanan kepada jamaah dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Komitmen Garuda Indonesia sebagai Flag Carrier
Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS tersebut menegaskan perjalanan ibadah haji sebagai mandat strategis negara. Menurutnya, mandat tersebut harus dijalankan secara konsisten, terukur, dan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak yang terlibat.
“Kerja sama ini bukan sekadar kontrak operasional, melainkan instrumen kebijakan strategis negara untuk menjamin keberlanjutan layanan haji yang aman, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umat,” ujar Glenny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 17 Desember 2025.
Glenny menjelaskan bahwa Garuda Indonesia akan melayani lebih dari 102 ribu jamaah haji reguler melalui 275 kelompok terbang. Seluruh layanan tersebut akan didukung oleh 15 armada pesawat berbadan lebar yang dioperasikan dari 10 bandara embarkasi di Indonesia.
Menurutnya, penugasan ini menjadi wujud kepercayaan pemerintah kepada Garuda Indonesia sebagai national flag carrier. Kepercayaan tersebut akan dijawab dengan kesiapan armada, ketepatan jadwal, serta komitmen tinggi terhadap aspek keselamatan dan kenyamanan penerbangan.
“Dengan niat yang baik, ikhtiar yang sungguh-sungguh, serta semangat kolaborasi, semoga penandatanganan hari ini menjadi langkah awal yang konstruktif dan penuh keberkahan dalam menyukseskan layanan ibadah haji tahun 2026 mendatang,” ucap Glenny.
Peran Pemerintah Menjamin Keberlanjutan Layanan
Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa PKS ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk memastikan ketersediaan armada pesawat dan kapasitas kursi penerbangan secara berkelanjutan. Menurutnya, kepastian tersebut sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
“Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan untuk tiga tahun ke depan guna menjamin ketersediaan armada pesawat dan kapasitas seat yang dibutuhkan bagi jamaah haji reguler dan petugas kloter,” ujar Irfan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang terlibat aktif dalam proses seleksi, penyiapan, dan penyediaan transportasi udara jamaah haji reguler. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Pengoperasian dan Kelaikan Pesawat Udara, Direktorat Bandar Udara, serta Direktorat Keamanan Penerbangan.
Sinergi lintas unit tersebut dinilai menjadi kunci dalam memastikan seluruh aspek teknis dan keselamatan penerbangan dapat terpenuhi sesuai standar. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah berharap kualitas layanan penerbangan haji dapat terus terjaga.
Fokus Keselamatan Ketepatan dan Akuntabilitas
Secara khusus, Irfan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada PT Garuda Indonesia atas komitmennya dalam memberikan efisiensi biaya penerbangan haji. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah penurunan harga penerbangan hingga satu juta rupiah per jamaah.
“Ini merupakan bentuk nyata kerja sama dan dedikasi Garuda Indonesia kepada jamaah haji dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berharap pelayanan terbaik terus diberikan kepada tamu-tamu Allah dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan,” ungkap Irfan.
Selain efisiensi biaya, Irfan juga menekankan pentingnya kepastian slot time sesuai Rencana Perjalanan Haji yang telah ditetapkan. Ketepatan jadwal penerbangan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran mobilisasi jamaah dari tanah air menuju Arab Saudi.
Ia menegaskan perlunya kesiapan armada yang cukup dan sehat, ketersediaan pesawat cadangan, serta mitigasi yang cepat dan tepat apabila terjadi irregularity flight. Komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation juga menjadi perhatian utama.
Irfan menegaskan bahwa seluruh rambu-rambu yang telah disepakati dalam PKS harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan komitmen tinggi. Menurutnya, sekecil apa pun kekurangan dalam operasional penerbangan haji akan berdampak luas dan memengaruhi kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji nasional.