JAKARTA - Pengembangan energi bersih di Indonesia tidak bisa berjalan sendiri oleh pemerintah semata. Kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta dinilai menjadi kunci untuk mempercepat transisi energi, sekaligus menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan menuju target net zero emission 2060.

Hal ini menjadi sorotan dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week Goes Regional (ISEWGR) Sulawesi, yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Makassar. Forum ini menjadi wadah diskusi tentang investasi energi terbarukan, penyesuaian kebijakan, dan peran sektor swasta dalam memperkuat infrastruktur energi di Sulawesi Selatan.

Irman Boyle, Head of Advisory PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), menekankan bahwa pembangunan infrastruktur energi memerlukan pendekatan kolaboratif. “Tantangan pembangunan infrastruktur energi saat ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Diperlukan kemitraan yang kuat dengan sektor swasta untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih efisien dan inklusif,” ujarnya dalam keterangan pers.

Peran IIF dalam Mendukung Infrastruktur Berkelanjutan

Sebagai lembaga keuangan yang fokus pada proyek infrastruktur, IIF hadir untuk menyediakan pembiayaan bagi sektor swasta, mencakup proyek jalan tol, pelabuhan, dan sektor strategis lainnya. 

Semua program pembiayaan ini berlandaskan prinsip sosial dan lingkungan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem.

Irman menambahkan, IIF kini memperluas dukungan ke proyek energi terbarukan dan menginisiasi langkah-langkah dekarbonisasi. Kolaborasi dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) menjadi salah satu strategi untuk membangun fasilitas pembiayaan yang mendukung proyek hijau dan inovatif. 

“Harapannya, IIF dapat membangun fasilitas pembiayaan yang mendukung proyek berkelanjutan dan inovatif demi masa depan yang lebih hijau,” kata Irman.

Skema Pembiayaan Inklusif untuk Proyek Hijau

Dalam forum ISEWGR, IIF memperkenalkan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung proyek energi terbarukan. Skema ini mencakup pembiayaan fund-based (berbasis dana), non-fund-based (garansi, letter of credit), serta layanan konsultasi atau advisory services. 

Pendekatan multi-skema ini dirancang agar pengembang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur hijau di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus mengurangi risiko finansial.

Irman menegaskan, keterlibatan IIF di ISEWGR menegaskan peran penting lembaga keuangan sebagai penghubung antara pemerintah dan pengembang proyek hijau. 

“Dengan prinsip keberlanjutan sebagai landasan, IIF berkomitmen memastikan investasi infrastruktur tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Mendorong Ekosistem Investasi Energi Bersih

Forum ISEWGR juga membahas bagaimana sinergi antara pemerintah dan swasta dapat menciptakan ekosistem investasi yang kondusif. Penyesuaian kebijakan, dukungan regulasi, serta pembiayaan inovatif menjadi faktor penting agar proyek energi terbarukan dapat berjalan optimal.

Irman menambahkan, transisi energi bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut penguatan kapasitas pengembang dan manajemen risiko. Dukungan finansial dan teknis yang tepat memungkinkan proyek hijau beroperasi lebih cepat dan efisien.

Indonesia tengah berada pada fase penting pembangunan energi bersih, di mana peran sektor swasta menjadi penopang utama percepatan target net zero emission. Kolaborasi antar-lembaga, penerapan prinsip ESG (Environment, Social, Governance), serta pembiayaan yang inklusif menjadi fondasi untuk menciptakan masa depan energi berkelanjutan.

Dengan kehadiran IIF dan dukungan pemerintah, proyek energi terbarukan di Sulawesi Selatan dan wilayah lain di Indonesia diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan.