JAKARTA - Kondisi armada laut Indonesia kini menjadi sorotan tajam di tengah tantangan global yang mengedepankan keselamatan dan efisiensi. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa hampir separuh dari kapal laut yang beroperasi di tanah air telah mendekati masa uzur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai dampaknya terhadap keselamatan pelayaran dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam sebuah acara bertajuk "Indonesia Maritime Talk 2025" yang digelar di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 25 FEBRUARI 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priadi, memaparkan data yang mengundang perhatian. "Terkait dengan jumlah kapal, saya punya datanya, jumlah kapal kita hampir 50 ribu selain kapal ikan, dimana 50% usianya hampir di atas 15 tahun," ucapnya di hadapan peserta acara.
Meningkatnya Risiko Keselamatan
Usia kapal yang mencapai atau melebihi 15 tahun kerap menghantarkan armada menuju tantangan teknis dan operasional yang dapat mengancam keselamatan pelayaran. Kapal tua rentan mengalami berbagai kendala mulai dari kerusakan mesin hingga kebocoran lambung akibat korosi. Hal ini bukan hanya merugikan pemilik kapal, tetapi juga menimbulkan bahaya bagi kru, penumpang, dan lingkungan laut.
"Ketahanan kapal menjadi kunci dalam menjaga keselamatan pelayaran. Usia kapal yang menua memerlukan perhatian khusus untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan standar keselamatan," jelas Capt. Antoni. Ia menegaskan bahwa peremajaan armada laut menjadi langkah krusial untuk menjaga integritas dan efisiensi transportasi laut nasional.
Dampak Terhadap Perekonomian
Transportasi laut memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia yang berupa kepulauan. Kapal-kapal yang telah memasuki usia lanjut berpotensi mengganggu rantai pasok dan distribusi barang, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan domestik. Lonjakan biaya operasional akibat efisiensi yang menurun juga berpotensi meningkatkan harga barang, merugikan konsumen dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global.
"Kondisi armada yang banyak memasuki masa uzur akan mempengaruhi kehandalan distribusi. Dalam jangka panjang, ini dapat melemahkan posisi Indonesia di rantai pasok global," ujar Antoni, menekankan pentingnya tindakan strategis dari pihak pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Langkah-Langkah Pemeliharaan dan Pembaruan
Dalam menghadapi tantangan ini, Kementerian Perhubungan telah merumuskan beberapa langkah taktis yang diharap dapat mengubah situasi. Diantaranya adalah peningkatan inspeksi rutin dan pembaharuan regulasi yang menekankan pada pemeliharaan kapal serta persyaratan teknis yang lebih ketat. "Kita akan memaksimalkan upaya untuk bekerjasama dengan lembaga terkait, baik dari dalam negeri maupun internasional, guna memastikan bahwa kapal-kapal kita tetap memenuhi standar keselamatan internasional," tambah Capt. Antoni.
Di samping itu, dorongan kepada pemilik kapal untuk melakukan peremajaan armada melalui skema insentif juga menjadi usulan yang sedang dipertimbangkan. Ini mencakup insentif fiskal atau bantuan pembiayaan untuk pembelian kapal baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Sinergi untuk Masa Depan
Pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan industri maritim untuk mengatasi tantangan ini tidak bisa diremehkan. Dukungan teknologi serta akses ke sumber daya pembiayaan diharapkan mampu mempercepat proses pembaruan armada. Lebih lanjut, kolaborasi dalam inovasi dan penerapan teknologi terbaru seperti kapal dengan bahan bakar rendah emisi dapat menjadi katalis untuk reformasi industri maritim nasional.
"Ini adalah tanggung jawab bersama untuk mencapai masa depan maritim Indonesia yang lebih baik. Perlu ada kolaborasi dan komitmen dari semua pihak untuk mendorong kemajuan ini," tegas Capt. Antoni menutup paparannya.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap kondisi armada laut Indonesia yang kian mendesak, diharapkan langkah-langkah proaktif dapat segera diambil. Keselamatan dan efisiensi transportasi laut bukan hanya tentang kepentingan sektor tertentu, tetapi juga tentang memastikan bahwa ekonomi Indonesia dapat berkembang dengan robust dan berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan zaman.