JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak semata soal membangun fisik, melainkan tentang menciptakan peluang ekonomi baru yang mampu menghadirkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam acara Media Gathering yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu, AHY menekankan pentingnya agar setiap proyek infrastruktur memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah kurang tersentuh pembangunan.
“Pendekatan kita adalah holistik dan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang,” ujar AHY dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kamis (30/10).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dirancang tidak hanya untuk memperluas akses dan konektivitas, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah yang membuka ruang tumbuh bagi usaha kecil, menengah, dan sektor produktif lainnya.
Sinergi Lima Kementerian untuk Mendorong Agenda Nasional
Kemenko Infrastruktur berperan sebagai penggerak utama yang mengorkestrasi lima kementerian teknis:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Kementerian Perhubungan, dan
Kementerian Transmigrasi.
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah mendorong berbagai agenda prioritas nasional, antara lain pertumbuhan ekonomi, swasembada air dan pangan, ketahanan energi, serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.
Pada Kementerian ATR/BPN, upaya pemerataan pembangunan diwujudkan melalui penguatan agraria dan tata ruang yang mendukung kepastian lahan dan pengelolaan wilayah berkelanjutan.
Sementara itu, Kementerian PU berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan bendungan.
Kementerian PKP bertugas mengembangkan kawasan permukiman dan perumahan layak huni, Kementerian Perhubungan memperkuat konektivitas nasional antarwilayah, dan Kementerian Transmigrasi berperan dalam membuka pusat-pusat ekonomi baru di wilayah terpencil melalui program berbasis masyarakat.
Dorongan Swasembada dan Pembangunan Infrastruktur Strategis
Sejalan dengan visi pemerintah, kemandirian sektor pangan dan energi menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur.
Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah tengah membangun, meningkatkan, dan merehabilitasi jaringan irigasi yang mengairi ratusan ribu hektare lahan sawah di berbagai daerah.
Sedangkan untuk swasembada air, pembangunan bendungan terus dikebut dengan progres mencapai 60 persen—10 bendungan telah rampung dari target 15 unit di seluruh provinsi.
Dalam sektor energi, upaya swasembada diwujudkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan nuklir.
Total kapasitas yang dihasilkan dari sumber-sumber tersebut mencapai 42,6 gigawatt (GW).
Jika digabung dengan energi fosil sebesar 16,6 GW dan kapasitas penyimpanan 10,3 GW, total penambahan pembangkit listrik nasional mencapai 69,5 GW.
Sementara di bidang pendidikan, pemerintah telah mendirikan 165 sekolah rakyat yang menampung 15.920 siswa, serta tengah membangun 104 sekolah baru di berbagai kabupaten/kota pada tahun 2026 untuk 121.320 siswa.
Kementerian PU juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan gizi masyarakat melalui pembangunan 264 dapur MBG (Menuju Bergizi Baik) di sejumlah wilayah.
Dalam sektor perumahan, program 3 juta rumah terus dikebut. Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah telah membangun 200.809 unit rumah atau 57 persen dari target 350.000 unit.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga telah menyentuh 23.420 unit rumah atau 52 persen dari target 45.073 unit, sementara kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diterapkan pada 177.970 unit rumah.
Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana umum direncanakan di 456 lokasi pesisir, 858 wilayah perdesaan, dan 800 kawasan perkotaan, disertai penanganan permukiman kumuh di 17 provinsi dan 32 kabupaten/kota.
Program Transmigrasi dan Konektivitas Nasional Terus Diperkuat
Dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah, program transmigrasi menjadi bagian penting dari strategi infrastruktur nasional.
Sejumlah program unggulan terus dijalankan, di antaranya:
Trans Tuntas, yang telah menerbitkan 6.615 sertifikat hak milik (SHM) bagi transmigran,
Trans Lokal, dengan 1.299 kepala keluarga (KK) ditempatkan di 10 lokasi transmigrasi,
Trans Karya Nusa, di mana 95 KK transmigran telah bekerja di wilayah penempatan baru,
Trans Patriot, dengan 2.000 akademisi dan guru besar ditempatkan di 154 lokasi transmigrasi, serta
Trans Gotong Royong, yang telah menghasilkan 42 nota kesepahaman (MoU), mencakup kerja sama dengan 23 perguruan tinggi, 2 BUMN, 16 kementerian/lembaga, dan 1 lembaga nonpemerintah.
Selain mendukung pemerataan wilayah, pemerintah juga memperkuat infrastruktur konektivitas nasional. Pada tahap pertama, telah dilakukan pembangunan dan peningkatan 711,02 kilometer jalan dan 184,42 meter jembatan.
Tahap kedua akan mencakup pembangunan 567,74 kilometer jalan dan 6,8 meter jembatan tambahan, yang diharapkan semakin memperlancar mobilitas barang dan manusia antarwilayah.
Infrastruktur sebagai Kunci Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Melalui berbagai inisiatif lintas sektor tersebut, pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama pemerataan ekonomi nasional.
AHY menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah proyek fisik yang rampung, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat dan peluang ekonomi yang tercipta.
Dengan pendekatan terintegrasi antara lingkungan, sosial, dan ekonomi, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, memperkuat konektivitas, dan menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.