JAKARTA - Transformasi digital di Indonesia terus bergerak cepat. Menyadari pentingnya arah kebijakan yang terarah, pemerintah kini tengah menyiapkan peta jalan nasional untuk kecerdasan buatan (AI) serta pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi keuangan inovatif. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum dan strategis bagi perkembangan industri digital nasional yang kian pesat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa peta jalan tersebut akan berfungsi sebagai payung hukum yang memperkuat integrasi antara AI, semikonduktor, dan inovasi produk keuangan digital.
“Peta jalan AI didesain untuk mendukung layanan keuangan digital melalui otomasi, analitik cerdas, deteksi fraud, dan scoring credit alternatif yang membuka akses inklusif bagi masyarakat luas,” ujar Airlangga di Jakarta, dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) 2025 dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025.
Menurutnya, perencanaan jangka panjang ini tidak hanya fokus pada inovasi teknologi, tetapi juga memastikan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
AI dan Semikonduktor Jadi Tulang Punggung Ekosistem Digital
Airlangga menekankan bahwa AI memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem keuangan digital nasional. Dengan kemampuan otomasi data, analisis perilaku konsumen, dan deteksi penipuan (fraud detection), teknologi AI dapat meningkatkan keamanan sekaligus memperluas jangkauan layanan finansial.
Selain itu, pengembangan ekosistem semikonduktor menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian teknologi Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan agar rantai pasok semikonduktor dan teknologi pendukung lainnya dapat tumbuh di dalam negeri.
“Kami juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru sebagai payung hukum yang diharapkan dapat mendorong inovasi produk keuangan, seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract,” ungkap Airlangga.
Langkah ini sejalan dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi keuangan digital di Asia Tenggara. Melalui regulasi yang jelas dan mendukung, pemerintah berharap investor dan pelaku industri dapat lebih percaya diri untuk berinovasi di bidang teknologi finansial.
Digitalisasi Finansial Tumbuh dari Akar Rumput
Salah satu keberhasilan nyata digitalisasi keuangan di Indonesia adalah penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Teknologi ini telah menjadi simbol kemajuan inklusi keuangan di tingkat akar rumput.
Menurut Airlangga, hingga kini terdapat 56 juta pengguna QRIS di seluruh Indonesia, dan 93 persen di antaranya adalah pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh sektor formal atau korporasi besar, tetapi juga oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat,” ujarnya.
Pertumbuhan penggunaan QRIS membuktikan bahwa adopsi teknologi finansial telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Transaksi tanpa uang tunai kini semakin mudah diakses bahkan oleh pedagang kecil, warung tradisional, hingga pelaku usaha di pelosok daerah.
Inklusi digital seperti ini menjadi pendorong utama bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, mudah diakses, dan berkelanjutan.
Tantangan Keamanan dan Literasi Digital Masih Mengintai
Meski pertumbuhan digitalisasi finansial menunjukkan tren positif, Airlangga mengingatkan bahwa tantangan serius masih perlu diatasi. Dua isu utama yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah keamanan sistem pembayaran digital dan tingkat literasi masyarakat terhadap teknologi keuangan.
“Peluang besar itu juga memunculkan tantangan terkait keamanan sistem pembayaran. Di samping itu, tingkat literasi digital masyarakat serta kepercayaan publik juga menjadi tantangan yang perlu diatasi agar inovasi keuangan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan,” jelas Airlangga.
Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas lembaga, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk memastikan keamanan siber dan perlindungan data pengguna keuangan digital.
Upaya ini mencakup pengawasan terhadap transaksi digital, peningkatan kapasitas keamanan siber lembaga keuangan, serta edukasi publik terkait perlindungan data pribadi dan cara menghindari kejahatan digital.
Peta Jalan Digital untuk Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing
Pemerintah melihat bahwa peta jalan AI dan inovasi keuangan akan menjadi tonggak penting dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Dengan dukungan kebijakan yang komprehensif, ekosistem teknologi digital diharapkan dapat memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pengembangan AI dan semikonduktor juga akan membuka peluang baru dalam bidang riset, investasi, dan lapangan kerja berteknologi tinggi. Selain meningkatkan efisiensi sistem keuangan, kebijakan ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi digital global.
Airlangga menegaskan, arah kebijakan ini bukan sekadar untuk mengadopsi teknologi, tetapi untuk membangun kemandirian digital nasional. Dengan fondasi regulasi yang kuat, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta inovasi digital kelas dunia.
Menuju Ekonomi Digital yang Aman dan Berkelanjutan
Melalui peta jalan yang sedang disusun, pemerintah berupaya memastikan keseimbangan antara inovasi dan keamanan. Penguatan tata kelola, perlindungan konsumen, serta peningkatan literasi digital menjadi tiga pilar utama dalam strategi tersebut.
Kombinasi antara AI, semikonduktor, dan inovasi keuangan digital diprediksi akan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi baru yang lebih efisien, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global.
Dengan langkah ini, Indonesia tengah menapaki babak baru menuju ekonomi digital yang berdaulat dan berdaya saing tinggi. Pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha dapat berperan aktif dalam mendukung visi besar ini — menjadikan Indonesia sebagai kekuatan digital utama di Asia.