JAKARTA - Sebuah transformasi besar sedang berlangsung di belantara kebijakan anggaran Indonesia. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, fokus terhadap efisiensi belanja APBN dan APBD menjadi kunci utama. Hal ini berdampak langsung pada berbagai program di tingkat daerah, termasuk pembangunan infrastruktur yang berpotensi tergeser apabila tidak sesuai dengan prioritas terbaru. Pembangunan jalan, bendungan, dan fasilitas publik lainnya kini sedang berada di bawah ancaman pembatalan atau penundaan.
Penyesuaian ini mempengaruhi peletakan anggaran di berbagai program strategis di daerah. Plt Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Lies Nurkomalasari, beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa NTB sebelumnya diproyeksikan menerima dana sebesar Rp18 miliar untuk pengembangan jalan Kebon Ayu di Lembar, Lombok Barat. "Tahun ini kami memang mengharapkan anggaran tersebut untuk mendukung konektivitas di daerah," jelas Lies Nurkomalasari dalam sebuah kesempatan belum lama ini.
Namun demikian, langkah-langkah efisiensi yang diambil oleh pemerintah pusat membuat rencana tersebut harus direvisi. PUPR NTB tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sama sekali untuk tahun ini. Implikasinya adalah bahwa proyek pengembangan jalan tersebut, yang juga meliputi proyek pembangunan tiga irigasi penting, terancam harus dibatalkan atau minimal mengalami penundaan signifikan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB, Drs H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menegaskan bahwa perubahan alokasi anggaran ini bukan tanpa arah. "Yang menjadi prioritas daerah di tengah efisiensi ini adalah untuk mencapai program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," ujar Lalu Gita Ariadi. Program Asta Cita yang dimaksud antara lain meliputi penguatan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, serta menuntaskan masalah stunting melalui program makanan bergizi gratis.
"Dalam surat edaran terbaru Kemendagri tanggal 11 Februari dan dilanjutkan dengan edaran tanggal 23 Februari, sudah dipastikan ada tujuh program prioritas di sini," tambah Lalu Gita Ariadi saat ditanya mengenai potensi teralihnya anggaran infrastruktur. Kombinasi pendekatan ini bertujuan untuk mengalihkan fokus dari pembangunan infrastruktur fisik ke pembangunan modal manusia dan kapabilitas sosial.
Beberapa praktisi dan economist lokal mengamati bahwa langkah ini memang selaras dengan upaya pemerintah pusat untuk memastikan dana belanja negara digunakan seefektif mungkin dalam periode pemulihan ekonomi serta pengembangan kapasitas manusia yang lebih tangguh. Salah satu agenda yang dimasukkan dalam prioritas adalah inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk membantu mengatasi masalah gizi buruk yang masih menjadi tantangan besar di beberapa wilayah Indonesia.
Efisiensi anggaran pada dasarnya adalah sebuah keniscayaan yang dihadapi oleh setiap pemerintahan, terutama dalam kondisi perekonomian global yang menantang seperti saat ini. Kebijakan yang difokuskan pada aspek penting dari program sosial dapat memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dengan mendorong pengembangan sektor lain yang juga esensial. Transformasi paradigm ini menunjukkan bagaimana perhatian pada sektor kesehatan dan ketahanan pangan mendapatkan momentum lebih besar daripada sebelumnya.
Di tengah transisi ini, keputusan untuk menempatkan infrastruktur dalam prioritas yang di bawah program lain menuntut komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap diakomodasi. "Kami yakin adaptasi dan pergeseran fokus akan lebih bermanfaat jangka panjang, terutama dengan penekanan pada pengembangan sumber daya manusia," ungkap Lies Nurkomalasari.
Dalam beberapa bulan ke depan, perhatian akan tertuju pada implementasi dari agenda tersebut dan bagaimana pemerintah NTB dapat berhasil mengintegrasikannya ke dalam struktur kebijakan yang ada. Fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan sudah pasti menjadi komponen kunci dalam pengelolaan kebijakan yang lebih dinamis dan adaptif ini. Dengan demikian, keberhasilan dari strategi efisiensi anggaran ini akan sangat bergantung pada eksekusi yang cermat dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kebijakan.
Dalam konteks nasional, langkah NTB ini merefleksikan sebuah pendekatan yang lebih seimbang antara membangun infrastruktur fisik dan memprioritaskan aspek sosial. Ini adalah sebuah misi jangka panjang untuk membangun Indonesia yang lebih berdaulat dan mandiri di tatapan masa depan yang kompleks dan kompetitif.