JAKARTA - Proses mediasi atas gugatan lingkungan hidup oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah terhadap dua perusahaan smelter nikel dan pengelola kawasan industri di Kabupaten Morowali Utara mengalami jalan buntu pada Jumat (21/2/2025). Kedua pihak perusahaan tersebut menolak untuk berkomitmen dalam memulihkan kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang dinilai buruk.
Mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan solusi atas permasalahan lingkungan ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Walhi Sulawesi Tengah, yang selama ini gencar memperjuangkan isu lingkungan di kawasan Morowali Utara, menyatakan kekecewaannya atas kebuntuan tersebut. Gugatan ini dilayangkan sebagai respons atas dampak buruk yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan nikel yang dilakukan di wilayah tersebut. Menurut data yang dihimpun oleh Walhi, kegiatan penambangan ini telah menyebabkan kerusakan serius terhadap ekosistem dan lingkungan setempat, termasuk pencemaran tanah dan air yang mengancam kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami sangat menyesalkan sikap perusahaan yang tidak mau mengambil langkah konkrit untuk memulihkan lingkungan yang sudah rusak,” ujar Dodi Supriyanto, Direktur Walhi Sulawesi Tengah. "Padahal, dampak dari praktik tambang yang buruk ini sangat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat."
Kesulitan untuk mencapai kesepakatan ini bukanlah tanpa sebab. Pihak perusahaan smelter nikel dan pengelola kawasan industri berdalih bahwa mereka telah menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Namun, bagi Walhi dan masyarakat, langkah yang dilakukan perusahaan dianggap tidak memadai untuk memulihkan kondisi alam yang telah rusak.
Pentingnya komitmen perusahaan dalam pemulihan lingkungan tidak bisa dianggap sepele. Dengan kawasan Morowali Utara yang kaya akan sumber daya alam, terutama nikel, eksploitasi yang berlebihan tanpa disertai tindakan konservasi dapat mengakibatkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki. Menurut penelitian, pertambangan nikel merupakan salah satu penyebab utama deforestasi serta pencemaran air dan tanah di kawasan tersebut.
Pengelola kawasan industri dan perusahaan smelter nikel dinilai bertanggung jawab atas segala tindakan pengelolaan sampah industri dan penanggulangan dampak lingkungan. “Kami hanya meminta mereka untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Memulihkan kerusakan yang mereka sebabkan adalah langkah awal yang harus diwujudkan,” tambah Dodi Supriyanto.
Sayangnya, mediasi ini hanya salah satu dari banyak upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan lembaga non-pemerintah untuk menekan perusahaan agar bertanggung jawab. Sejauh ini, tekanan publik belum cukup kuat untuk mengubah kebijakan pengelolaan tambang yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Perusahaan menyatakan bahwa mereka telah mengalokasikan dana untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diarahkan untuk membantu masyarakat sekitar tambang. Namun, Walhi menilai program tersebut tidak menyentuh esensi permasalahan. “CSR itu penting, tetapi pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan jauh lebih krusial,” tegas Dodi.
Sementara itu, masyarakat lokal terus merasakan dampak dari kegiatan tambang ini. Kerusakan lahan pertanian, menurunnya kualitas air, hingga ancaman kesehatan menjadi keluhan utama. Banyak dari mereka yang bergantung pada alam sebagai sumber mata pencaharian merasa dirugikan dan kehilangan harapan untuk pemulihan yang berarti.
Tidak adanya titik temu dalam mediasi ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat dan lembaga pegiat lingkungan untuk terus memperjuangkan keadilan lingkungan. Walhi menyatakan akan terus melakukan advokasi hingga tercapainya keadilan bagi masyarakat dan lingkungan Morowali Utara. Dodi mengungkapkan, “Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjuang demi lingkungan kita dan masa depan generasi mendatang.”
Dengan kebuntuan ini, langkah selanjutnya adalah membawa kasus ini ke jalur hukum. Gugatan ke pengadilan dianggap sebagai jalan terakhir untuk menuntut tanggung jawab perusahaan. Dalam konteks ini, proses hukum diharapkan bisa memberikan jalan keluar yang lebih adil dan memastikan pemulihan lingkungan dapat terlaksana.
Menutup pernyataannya, Walhi mengajak semua pihak untuk lebih peduli dan aktif dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan. Tantangan ini tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi butuh dukungan dari semua lapisan masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Kondisi ini menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya menjaga keselarasan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Tanpa itu, dampak buruk yang akan ditinggalkan bisa menjadi sangat merugikan, tidak hanya bagi masyarakat sekitar, tetapi juga untuk keberlangsungan hidup di planet ini.